Rakor TPID Maluku Utara Hasilkan 10 Rekomendasi Strategis Tekan Inflasi Daerah

TERNATE, GO RMC.ID-Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2026 yang digelar Biro Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara di Ternate, Rabu (22/4/2026), menghasilkan 10 rekomendasi strategis pengendalian inflasi daerah.

Rakor yang dihadiri seluruh TPID kabupaten/kota, Perum Bulog Ternate, Pertamina, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) tersebut menitikberatkan pada penguatan sinergi pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, serta penguatan kemandirian pangan lokal di Maluku Utara.

Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Maluku Utara, Suriyanto Andili, menegaskan bahwa penguatan pangan lokal dan sistem distribusi menjadi fokus utama dalam menekan tekanan inflasi di daerah kepulauan.

“Kalau satu daerah surplus tomat atau rica, harus bisa disalurkan ke daerah lain yang kekurangan. Jangan lagi bergantung penuh pada pasokan luar,” ujar Suriyanto.

Dalam forum tersebut, pemerintah juga mendorong optimalisasi komoditas lokal seperti rica, tomat, bawang, ubi, sagu, pisang, dan kasbi sebagai basis ketahanan pangan daerah, termasuk penguatan sistem informasi produksi antarwilayah.

Selain itu, Kabupaten/Kota memiliki potensi surplus hortikultura yang dapat menopang kebutuhan pangan daerah lain di Maluku Utara.

Pada sektor infrastruktur, TPID menyoroti percepatan pembangunan gudang pangan oleh Perum Bulog di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.

Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan stok pangan strategis saat terjadi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem maupun kondisi geografis kepulauan.

“Bulog diminta mempercepat pembangunan gudang agar tidak terjadi kelangkaan saat distribusi terganggu,” tegas Suriyanto.

Sementara itu, pihak Perum Bulog menyampaikan bahwa saat ini masih dilakukan pemetaan dan feasibility study sebelum pembangunan gudang direalisasikan secara menyeluruh.

Dari hasil rakor tersebut, TPID Maluku Utara menetapkan 10 rekomendasi strategis pengendalian inflasi daerah, yaitu:

1. Peningkatan intensitas Gerakan Pasar Murah (GPM) dengan prinsip tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat komoditas
2. Peningkatan operasi pasar dan bantuan distribusi pangan
3. Pemetaan wilayah komoditas pangan strategis dan pola tanam di Maluku Utara
4. Sosialisasi diversifikasi pangan lokal di kabupaten/kota
5. Optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD) dengan daerah penghasil
6. Perencanaan pola tanam hortikultura yang lebih terarah
7. Optimalisasi penyaluran beras SPHP, beras premium, dan Minyakita
8. Pembukaan rute reguler angkutan barang Ambon–Ternate untuk stabilisasi distribusi LPG
9. Intervensi terhadap upah buruh yang dinilai tinggi di Maluku Utara
10. Penguatan integrasi data dalam pengendalian inflasi lintas sektor

Ia menegaskan seluruh rekomendasi tersebut menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga di Maluku Utara, yang masih dipengaruhi kondisi geografis kepulauan serta ketergantungan terhadap distribusi logistik dari luar daerah. (Rey)