Ekonom Universitas Khairun, Dr. Mukhtar Adam
TERNATE, GO RMC.ID-Ekonom Universitas Khairun, Mukhtar Adam, menyoroti potensi tekanan fiskal yang akan dihadapi pemerintah daerah di tengah dampak ekonomi global.
Mukhtar mengatakan, potensi konflik global yang memengaruhi jalur distribusi energi seperti Selat Hormuz berisiko mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan beban subsidi energi serta memicu inflasi akibat naiknya biaya produksi.
“Dampaknya tidak hanya dirasakan secara nasional, tetapi juga hingga ke fiskal daerah,” ujar Mukhtar, Sabtu (18/4).
Ia menjelaskan, sejak pandemi COVID-19 pada 2020, pemerintah melakukan refocusing anggaran dengan memusatkan belanja pada kementerian.
Kebijakan itu diikuti pelebaran defisit dan peningkatan utang negara hingga 2021.
Selain itu, perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dinilai memperkuat kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan anggaran, termasuk dana transfer ke daerah.
Mukhtar juga menyoroti program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sejak 2021 memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, pada 2026 banyak daerah mulai menghadapi kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman tersebut.
Di sisi lain, dana transfer ke daerah disebut mengalami penurunan, sehingga menimbulkan tekanan ganda bagi fiskal daerah.
“Daerah menghadapi kewajiban pembayaran utang sekaligus penurunan transfer dari pusat,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Prabowo Subianto mengarah pada pengetatan anggaran dan pemusatan belanja di tingkat pusat.
Porsi transfer ke daerah pada 2026 disebut berada di kisaran 22 persen dari total APBN.
” Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam menghadapi tekanan ekonomi global,” pungkas Mukhtar. (Rey)
