SOFIFI, GO RMC.ID- Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) dan Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan koordinasi terkait data perencanaan, progres, serta kebutuhan pembangunan daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor BPBJ Malut pada Selasa (12/5/2026) ini bertujuan menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026-2027 dengan proses pengadaan barang dan jasa.
Tim Biro Adbang yang hadir dalam pertemuan tersebut meliputi Dyan Ferryatissta Fala, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda), Rosita A. Hamim, SE (Penata Layanan Operasional), dan Manan Jumati, S.Sos (Penata Layanan Operasional). Rombongan diterima oleh Krisnawanto, ST., M.Si (Fungsional Penata Komputer Ahli Muda) didampingi Mustafa Sijoou, S.Sos (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda).
Dalam paparannya, Tim Biro Adbang menyerahkan rincian lengkap yang mencakup daftar proyek prioritas, tahapan pelaksanaan, kebutuhan barang/jasa/konstruksi, pemetaan lokasi, spesifikasi teknis, hingga pagu anggaran. Data ini disusun sebagai acuan agar BPBJ dapat menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang tepat waktu dan sesuai regulasi.
Dyan Ferryatissta Fala menegaskan bahwa penyerahan data secara utuh dan terperinci merupakan langkah strategis untuk mencegah ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dengan realisasi pengadaan.
“Kami hadir untuk memastikan seluruh data pembangunan tersampaikan secara akurat. Hal ini agar BPBJ Malut dapat menyusun jadwal dan metode pengadaan yang selaras dengan kebutuhan pemerintah daerah, sekaligus mempercepat pelaksanaan program dan mencegah keterlambatan penyerapan anggaran,” ujar Dyan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Malut, Ir. Hairil Hi. Hukum, yang diwakili oleh Krisnawanto mengapresiasi kelengkapan data yang diserahkan. Menurutnya, informasi yang komprehensif dari Biro Adbang menjadi kunci utama dalam menghasilkan dokumen pengadaan yang berkualitas dan kompetitif.
“Dengan data lengkap dari Biro Adbang, kami bisa segera menyusun RUP, menentukan jadwal lelang atau pemilihan penyedia, dan menyiapkan administrasi sejak dini. Ini adalah kunci agar seluruh proyek pembangunan berjalan lancar dan hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat,” tegas Krisnawanto.
Kegiatan koordinasi ditutup dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk terus berkomunikasi secara berkala guna memperbarui informasi seiring dinamika kebijakan dan perkembangan lapangan.
” Hasil pertemuan ini akan dijadikan acuan utama BPBJ dalam memproses pengadaan barang/jasa guna mendukung percepatan pembangunan daerah di tahun anggaran berjalan,” pungkasnya. (Rey)
