Wagub Sarbin Sehe pimpin rapat bersama OPD di Lingkup Pemprov Malut. (Foto/Humas)
SOFIFI, GO RMC.ID-Usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, langsung menggelar Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin (1/6/2025).
Rapat yang dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku Utara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Samsuddin Abdul Kadir.
Agenda utama dalam rapat tersebut berfokus pada optimalisasi serapan anggaran serta peningkatan kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Membuka rapat, Wagub Sarbin meminta komitmen penuh dari seluruh kepala dinas dan badan untuk meningkatkan kinerja guna mencapai target realisasi penyerapan anggaran secara maksimal pada Triwulan II.
“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kemampuan perangkat daerah dalam mengelola dan merealisasikan anggaran tersebut secara tepat waktu, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Sarbin.
Senada dengan hal itu, Sekprov Samsuddin menginstruksikan agar seluruh pimpinan OPD mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi dan memperkuat koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan efektivitas kinerja.
Terkait LPPD, Sarbin menegaskan bahwa dokumen pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut harus disiapkan sejak dini meskipun tenggat waktunya masih panjang. Ia menekankan bahwa LPPD harus memberikan gambaran utuh, riil, akurat, akuntabel, dan transparan atas kinerja pemerintah selama satu tahun terakhir.
“Laporan ini harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif yang objektif,” tambah Sarbin.
Melalui evaluasi ini, Pemprov Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wagub Sarbin Sehe terus mendorong OPD untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai skala prioritas pembangunan.
Hal ini bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. (Rey)
