Foto: Edi Langkara, Ketua Depidar SOKSI Maluku Utara
TERNATE, GO RMC.ID-Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Maluku Utara mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi subjek dalam kebijakan ekonomi daerah.
Karateker Ketua Depidar SOKSI Maluku Utara, Edi Langkara, mengatakan pelaku UMKM tidak boleh hanya dilibatkan dalam kegiatan promosi atau pameran, tetapi harus mendapatkan ruang dalam proses kebijakan yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha mereka.
“UMKM jangan hanya dijadikan objek kegiatan. Mereka harus menjadi subjek pembangunan,” kata Edi.
Menurut Edi, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama keterbatasan modal, akses pasar, pendampingan, pengelolaan usaha, serta informasi mengenai program pemerintah.
Karena itu, SOKSI Maluku Utara akan mendorong advokasi untuk memperluas akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan, pasar, pendampingan, dan perlindungan usaha.
“Kalau hanya memberikan ruang untuk berjualan, itu belum cukup. Kita harus ikut memperjuangkan bagaimana mereka mendapatkan akses dan kesempatan untuk berkembang,” ujarnya.
Edi mengatakan aspirasi pelaku UMKM perlu dibawa ke ruang kebijakan agar program pemerintah tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
Ia menegaskan SOKSI tidak hanya mendorong pemberian bantuan, tetapi ingin membangun ekosistem yang memungkinkan UMKM tumbuh dan mandiri.
“Yang kita perjuangkan bukan hanya bantuan. Kita ingin ada ekosistem yang membuat UMKM bisa tumbuh dan mandiri,” katanya.
Edi juga mengaitkan penguatan UMKM dengan kondisi kelas menengah dan buruh sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan sampai ke masyarakat. UMKM tumbuh, buruh terlindungi, kelas menengah kuat. Itu bagian dari ekonomi kerakyatan,” ujar Edi.
SOKSI Maluku Utara akan mendorong forum dialog, pendampingan, serta komunikasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyerap persoalan pelaku UMKM.
Edi berharap suara pelaku usaha kecil dapat menjadi bagian dalam perumusan kebijakan ekonomi di Maluku Utara.
“UMKM harus menjadi subjek pembangunan. Suara mereka harus masuk dalam kebijakan,” kata Edi. (Rey)
