SOFIFI, GO RMC.ID-Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) pada tahun 2026.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda, kuota bantuan melonjak menjadi 1.200 unit, sebuah angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 700 unit.
Peningkatan drastis ini didukung oleh total anggaran sekitar Rp 40,7 miliar. Komposisi bantuan tahun ini meliputi 150 unit untuk pembangunan rumah baru, 700 unit untuk rehabilitasi rumah rusak, serta 350 paket program Dapur Sehat.
Selain menambah jumlah penerima, nilai bantuan per unit juga dinaikkan menjadi Rp 60 juta untuk bangun baru, Rp 35 juta untuk rehabilitasi, dan Rp 25 juta untuk dapur sehat.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Maluku Utara, Musrifah Alhadar, menegaskan bahwa ekspansi program ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Sherly Tjoanda. Tujuannya adalah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang aman, layak, dan nyaman.
“Kami memastikan bahwa setiap rumah yang dibangun benar-benar kokoh dan sesuai standar teknis sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” ujar PPK Disperkim Malut, Firman kepada GO RMC.ID, Senin (3/8/2026).
Firman menjelaskan bahwa saat ini seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara telah memasuki tahap pelaksanaan. Beberapa wilayah bahkan dilaporkan telah menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen, meski daerah terpencil masih menyesuaikan diri dengan dinamika harga material dan upah tenaga kerja.
Adapun sebaran alokasi terbesar diberikan kepada Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur, yang masing-masing menerima 200 unit. Sementara itu, Kota Tidore Kepulauan mendapat 80 unit, sedangkan Kota Ternate dan Pulau Morotai masing-masing memperoleh 50 unit.
Pemerintah Provinsi menargetkan seluruh proses pembangunan rampung dan bantuan diserahkan kepada penerima manfaat sebelum akhir September 2026. Untuk menjamin ketepatan sasaran, Pemprov Malut juga terus memperketat mekanisme pengawasan dan validasi data penerima bantuan.
Langkah ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memastikan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah terpencil. (Rey)
