Wagub Sarbin Sehe memimpin rapat didampingi Sekda Kota Ternate, Rizal Marsoly membahas penanganan pasca gempa di Kecamatan Batang Dua, (dok/humas)
TERNATE, GO RMC.ID-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) bersama Pemerintah Kota Ternate memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan pascabencana gempa bumi di Kecamatan Pulau Batang Dua.
Langkah ini dibahas dalam rapat tindak lanjut kunjungan kerja ke Batang Dua yang digelar di kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Senin (13/4/2026).
Rapat dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, didampingi Sekretaris Daerah Kota Ternate yang juga Ketua Posko Tanggap Darurat, Rizal Marsaoly. Hadir pula jajaran BMKG serta pimpinan OPD terkait.
Fokus utama rapat adalah merespons hasil kunjungan lapangan gubernur sekaligus menjawab keresahan masyarakat terdampak, terutama terkait potensi gempa susulan dan jaminan rasa aman.
Sarbin Sehe mengungkapkan, ada dua hal krusial yang menjadi perhatian warga Batang Dua. Pertama, kepastian informasi mengenai kemungkinan gempa lanjutan. Kedua, aspirasi sebagian masyarakat terkait opsi relokasi.
“Masyarakat membutuhkan kepastian apakah aktivitas gempa masih akan berlangsung dan kapan kondisi benar-benar aman. Karena itu, kami berkoordinasi dengan BMKG untuk mendapatkan penjelasan berbasis data ilmiah,” ujar Sarbin.
Berdasarkan paparan BMKG, gempa susulan diperkirakan masih akan terjadi dalam rentang dua hingga tiga minggu pascagempa utama pada 2 April 2026. Meski demikian, rangkaian gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami.
Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas III Ternate, Gede Eriksana Yasa, menjelaskan bahwa tren gempa susulan saat ini menunjukkan penurunan signifikan, baik dari sisi frekuensi maupun kekuatan.
“Dari sebelumnya sekitar 49 kejadian, kini menurun menjadi sekitar 20 dalam periode pengamatan terakhir, dan sebagian besar tidak dirasakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kekuatan gempa susulan berkisar antara magnitudo 1,7 hingga maksimal 5, yang umumnya tidak menimbulkan dampak besar.
BMKG juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak perlu mengungsi ke wilayah pegunungan karena tidak ada potensi tsunami. Warga yang rumahnya masih layak huni dipersilakan kembali, sementara yang terdampak kerusakan disarankan berada di area terbuka atau lokasi pengungsian.
Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Babullah Ternate, Desindra Deddy Kurniawan, menyatakan pihaknya akan segera merilis informasi resmi terkait analisis gempa dan rekomendasi teknis.
“Tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi akurat, merasa lebih tenang, dan bisa menentukan langkah secara bertahap, termasuk kembali ke rumah,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah daerah, Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly menyampaikan bahwa masa tanggap darurat yang dimulai sejak 2 April akan berakhir pada 15 April 2026. Namun, keputusan perpanjangan masih menunggu evaluasi lanjutan.
“Kami akan melihat seluruh data dan hasil peninjauan lapangan sebelum memutuskan apakah masa tanggap darurat diperpanjang atau tidak,” kata Rizal.
Ia juga memastikan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk fasilitas MCK, masih dapat terpenuhi karena sebagian warga masih beraktivitas di rumah masing-masing yang lokasinya tidak jauh dari titik pengungsian.
“Warga masih bisa bolak-balik ke rumah untuk mandi dan memasak, namun tetap diimbau menjaga kewaspadaan,” tambahnya.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, pemerintah berharap penanganan pasca bencana dapat berjalan lebih terarah, berbasis data ilmiah, serta mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat Batang Dua. (Tim)
