TERNATE, GO RMC.ID-Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mulai melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) dengan mengandalkan sistem digital guna memastikan penyaluran lebih tepat sasaran.
Langkah ini ditandai dengan rapat tim pusat digitalisasi bansos yang digelar di Kantor Bappelitbangda Kota Ternate, Rabu (29/4/2026).
Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak, di antaranya Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, akademisi, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, serta instansi vertikal.
Sebagai bagian dari persiapan, Bank Indonesia telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada sekitar 150 agen pendamping.
Mereka akan bertugas membantu masyarakat dalam proses transisi dari sistem manual ke sistem digital.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari pilot project nasional yang diterapkan di 42 daerah, termasuk Kota Ternate.
Fokus utama program ini adalah meningkatkan akurasi data penerima bansos.
“Perbaikan data ini dilakukan secara digital agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Masyarakat yang berhak akan terdata dengan baik, sementara yang tidak lagi memenuhi syarat akan otomatis tereliminasi oleh sistem,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara, sebanyak 60.604 kepala keluarga (KK) di delapan kecamatan akan menjalani proses validasi.
Data yang digunakan mengacu pada data kependudukan semester dua tahun 2025.
Wali Kota juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir jika tidak memiliki perangkat smartphone.
Para agen pendamping yang telah dilatih akan turun langsung ke lapangan untuk membantu proses pendataan.
Selain itu, aparat kelurahan dan RT dilibatkan secara aktif untuk memastikan validasi berjalan akurat serta meminimalisir potensi polemik di masyarakat.
Ke depan, sistem ini juga akan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Program bansos berbasis digital ini direncanakan akan diluncurkan atau ditinjau langsung oleh Presiden pada Oktober mendatang.
Bantuan yang disalurkan nantinya dapat berupa barang maupun uang tunai, sesuai kebijakan teknis pemerintah.
Pemkot Ternate juga mengusulkan kepada pemerintah pusat agar daerah terdampak bencana mendapat perhatian khusus, dengan menjadikan warga terdampak sebagai prioritas penerima bansos hingga masa pemulihan maksimal dua tahun.
“Warga terdampak bencana membutuhkan perhatian lebih karena tidak dapat beraktivitas normal. Karena itu, perlu dukungan bansos hingga masa pemulihan selesai, sebelum dilakukan validasi ulang,” tutup Wali Kota. (Rey)
