TERNATE, GO RMC.ID-Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan pentingnya reformasi mendasar dalam sistem pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerahnya.
Ia mendorong pergeseran orientasi pelatihan dari sekadar mengejar target jumlah peserta diklat menjadi peningkatan keterampilan (skill) yang aplikatif dan mampu menjawab tantangan nyata di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sherly saat membuka Alignment Forum yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku Utara di Bela Hotel, Ternate, pada Rabu (29/7/2026).
“Yang dibutuhkan ASN itu pelatihan yang menghasilkan skill, dan skill tersebut mampu menyelesaikan masalah di lapangan,” ujar Sherly dalam sambutannya.
Menurut Sherly, kunci dari transformasi ini terletak pada pemetaan kebutuhan kompetensi yang akurat. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi kesenjangan keterampilan yang ada, mulai dari kemampuan analisis data, penguasaan teknologi informasi, hingga keahlian teknis di sektor unggulan provinsi seperti perikanan dan pertanian.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur meminta BPSDM Maluku Utara memperkuat sinergi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Tujuannya agar proses peningkatan kapasitas ASN lebih terarah dan efektif.
“Kami meminta bantuan LAN untuk mentransformasi BPSDM bukan menjadi badan yang menghasilkan banyaknya diklat, tetapi menjadi lembaga yang meningkatkan kapasitas ASN sehingga memiliki skill yang mampu menyelesaikan persoalan di Maluku Utara,” tegasnya.
Penempatan Berbasis Kompetensi Tunjukkan Hasil Positif
Sherly meyakini bahwa pemetaan kompetensi yang matang akan mendukung kebijakan penempatan pegawai berbasis keahlian. Ia mencontohkan dampak positif dari kebijakan rotasi dan mutasi yang telah dilaksanakan pemerintah provinsi, yakni satu kali pada tahun 2025 dan empat kali sepanjang tahun 2026.
“Ketika orang yang tepat berada di tempat yang tepat, pergerakan pemerintahan menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih produktif,” katanya.
Acara Alignment Forum ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, dan Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq. Turut hadir Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Provinsi, para Bupati/Wakil Bupati, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Kehadiran pejabat pusat ini diharapkan dapat mempercepat kolaborasi strategis dalam mewujudkan birokrasi Maluku Utara yang kompeten, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.(Rey)
