Kunjungan Komisi II DPRD Halut ke BP2RD Kota Ternate. (Foto: BP2RD)
TERNATE, GO RMC.ID-Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) melaksanakan kunjungan kerja dan studi banding ke Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, pada Rabu (3/6/2026).
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Halut, Oni Pulo, ini bertujuan untuk mempelajari strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dalam sektor pajak dan retribusi.
Rombongan DPRD Halut diterima secara resmi oleh Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim, beserta jajarannya.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat BP2RD tersebut fokus pada diskusi teknis mengenai sistem pengelolaan pajak, sinkronisasi data fiskal, serta evaluasi regulasi yang telah berhasil mendongkrak penerimaan kas Kota Ternate secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Oni Pulo menjelaskan bahwa pemilihan Kota Ternate sebagai lokasi studi banding bukan tanpa alasan. Menurutnya, Kota Ternate telah menjadi barometer keberhasilan pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara.
“Kami melihat Kota Ternate sebagai ‘idola’ atau percontohan dengan pertumbuhan pendapatan pajak yang paling signifikan di wilayah ini. Kami ingin mengadopsi praktik terbaik (best practice) dari Ternate untuk diterapkan di Halmahera Utara,” ujar Oni.
Langkah ini diambil menyusul pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Kabupaten Halmahera Utara yang masih dalam tahap penguatan kapasitas.
Oni mengakui bahwa Bapenda Halut membutuhkan referensi konkret dari daerah lain yang lebih maju agar dapat mencapai target PAD secara efektif.
“Diskusi hari ini membuka banyak wawasan baru. Kami akan membawa pulang ‘trik-trik’ manajemen pajak dari Ternate untuk segera kami rumuskan bersama Bapenda Halut,” tambahnya.
Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim, menyambut baik inisiatif DPRD Halmahera Utara. Ia menilai kunjungan ini sebagai bentuk sinergi positif antar-daerah dalam memperkuat basis pendapatan daerah di Maluku Utara.
“Kami siap berbagi pengalaman dan data. Semoga apa yang kami lakukan di Ternate dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi Halmahera Utara dalam meningkatkan kemandirian fiskalnya,” kata Mochtar.
Sekembalinya dari Ternate, Komisi II DPRD Halut dijadwalkan segera menggelar rapat kerja internal bersama Bapenda Halut.
Hasil dari studi banding ini akan dituangkan dalam sejumlah rekomendasi kebijakan taktis untuk mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi, yang diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan anggaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Halmahera Utara. (Rey)
