TERNATE, GO RMC.ID- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Ternate bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate menggelar rapat koordinasi intensif sebelum pembahasan tahap I akhir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Ternate pada Sabtu (22/11/2025) itu menjadi langkah awal penting dalam proses penyusunan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Kota Ternate sekaligus Ketua TAPD, Rizal Marsoly, menegaskan pentingnya pra koordinasi ini untuk meminimalisir masalah dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) pada tahap pembahasan akhir RAPBD.
Rizal juga mengapresiasi kesungguhan anggota Banggar DPRD yang bersedia berkoordinasi meskipun pada hari libur.
Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan perhatian khusus pada pendapatan daerah.
BP2RD menyampaikan capaian positif pendapatan dari objek pajak dan retribusi sepanjang tahun 2025.
Melihat tren yang membaik tersebut, pada pembahasan tahap akhir, fokus akan diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rencana skema yang disiapkan BP2RD.
Koordinasi ini juga memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, terutama menghadapi kebijakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada 2026.
“Kami bersama DPRD berkomitmen memaksimalkan pengelolaan pendapatan di OPD terkait untuk meningkatkan kemandirian fiskal,” katanya.
Selain itu, RAPBD 2026 juga akan mengalokasikan anggaran untuk melunasi sisa hutang Universal Health Coverage (UHC) kepada BPJS Kesehatan sebagai bentuk komitmen pemerintah kota.
DPRD juga menyoroti pentingnya pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang harus dilakukan tepat waktu sesuai skema pembayaran, demi kelancaran pelaksanaan program daerah.
Sinergi TAPD dan DPRD dalam pembahasan RAPBD 2026 ini dipandang sebagai upaya strategis memperkuat pendapatan daerah dan memastikan keberlanjutan pembangunan Kota Ternate yang transparan dan berpihak pada masyarakat. (Tim)
