TERNATE, GO RMC.ID- SIDEGO Kie Raha merilis laporan terbaru mengenai dinamika angkatan kerja Maluku Utara tahun 2025.
Peneliti SIDEGO, Mukhtar Adam, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi yang melesat dalam lima tahun terakhir, terutama akibat ekspansi industri pengolahan nikel, tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas pasar tenaga kerja yang memadai.
Justru, pasar kerja menunjukkan tanda-tanda tekanan struktural yang berpotensi menghambat inklusivitas pertumbuhan.
Data menunjukkan bahwa dari total penduduk usia kerja sebanyak 1,04 juta orang, terdapat 705 ribu orang yang masuk kategori angkatan kerja, dengan 673 ribu di antaranya bekerja dan 32 ribu lainnya menganggur.
Namun besarnya angka pekerja tidak serta-merta menggambarkan kestabilan pasar kerja. Komposisi pekerja menunjukkan hanya 59,9 persen yang bekerja penuh waktu, sementara sisanya bekerja paruh waktu atau masuk kategori setengah penganggur.
Kondisi ini menggambarkan rendahnya jam kerja, pendapatan tidak stabil, dan munculnya fenomena kemiskinan semu, meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara tumbuh sangat tinggi.
Pertumbuhan industri pengolahan nikel di Halmahera memang menjadi motor baru perekonomian dan menyerap sekitar 167 ribu tenaga kerja. Namun karakter industri yang padat modal membuat sektor ini tidak inklusif terhadap tenaga kerja lokal berpendidikan menengah ke bawah.
Banyak posisi strategis justru diisi angkatan kerja migran dari provinsi lain, sehingga manfaat ekonominya tidak sepenuhnya dirasakan penduduk lokal.
Sementara itu, sektor pertanian yang selama ini menjadi sandaran utama masyarakat pedesaan justru mengalami kontraksi dan penurunan produktivitas, dan mendorong migrasi tenaga kerja keluar sektor.
Kondisi serupa juga terjadi di sektor pemerintahan, sementara perdagangan tetap menjadi penopang tetapi stagnan.
Dari sisi kualitas pendidikan tenaga kerja, memang terjadi peningkatan dalam tiga tahun terakhir, terutama bertambahnya tenaga kerja berpendidikan diploma ke atas.
Namun peningkatan ini belum mampu mengejar kecepatan transformasi industri yang berlangsung cepat di kawasan industri Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur.
Akibatnya, pasar kerja mengalami ketidakseimbangan antara kebutuhan industri dan kapasitas tenaga kerja lokal.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2025 turut menunjukkan sinyal tekanan pasar kerja. TPT naik menjadi 4,55 persen, meningkat 0,52 persen poin dibanding 2024.
Kelompok usia muda menjadi yang paling terdampak, dengan pasar kerja yang semakin jenuh dan minimnya lapangan kerja formal yang terbuka bagi angkatan kerja baru. Selain itu, mismatch antara keterampilan dan kebutuhan industri semakin meluas.
Ketimpangan gender dan wilayah semakin menguat. TPT perempuan tercatat lebih tinggi dibanding laki-laki, menunjukkan bahwa lapangan kerja belum sepenuhnya ramah bagi perempuan yang sebagian besar masih terjebak pada pekerjaan domestik.
Di sisi lain, pengangguran di wilayah perkotaan lebih tinggi dari pada perdesaan, menandakan ketatnya kompetisi kerja di kota serta urbanisasi yang tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja formal.
Desa memang masih mampu menyerap tenaga kerja dalam sektor pertanian informal, tetapi produktivitasnya rendah dan tidak cukup menopang peningkatan kesejahteraan.
SIDEGO menilai bahwa masalah-masalah tersebut tidak terlepas dari ketimpangan spasial antara Halmahera dan pulau-pulau kecil.
Halmahera menguasai sekitar 75 persen aktivitas ekonomi Maluku Utara tetapi memiliki kepadatan penduduk rendah, sementara 64 pulau kecil justru menghadapi stagnasi, produktivitas rendah, keterbatasan layanan publik, serta minimnya peluang kerja.
Pola geografis kepulauan seperti ini menciptakan apa yang disebut sebagai spatial trap atau jebakan spasial, di mana penduduk pulau-pulau kecil tidak memiliki akses ekonomi memadai untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Dalam konteks tersebut, SIDEGO mendorong kebijakan Transmigrasi Lokal Trans Kieraha sebagai langkah strategis yang berbasis bukti.
Kebijakan ini dinilai penting untuk mengalihkan tenaga kerja dari pulau-pulau kecil ke pusat-pusat pertumbuhan di Halmahera, membuka akses mereka terhadap pekerjaan industri dan jasa modern, sekaligus menekan biaya layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Lebih jauh, kebijakan ini disebut mampu memperkuat suplai tenaga kerja muda dan memperluas basis inklusi ekonomi di Halmahera.
SIDEGO menegaskan bahwa tekanan pasar kerja yang meningkat mulai dari pengangguran terbuka, maraknya setengah pengangguran, hingga ketimpangan gender dan wilayah merupakan tanda bahwa model pertumbuhan ekonomi Maluku Utara belum sepenuhnya inklusif.
Karena itu, Trans Kieraha dinilai sebagai solusi rasional untuk memperbaiki struktur angkatan kerja, menutup ketimpangan spasial, dan memastikan Halmahera berkembang sebagai pusat ekonomi yang terbuka bagi seluruh penduduk Maluku Utara dalam jangka panjang. (Tim)
