TERNATE,GO RMC.ID-Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr. Rizal Marsaoly, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Thamrin Marsaoly, akan mengikuti Retret dan Rapat Koordinasi Nasional di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, dari 26 hingga 29 Oktober 2025 ini, akan diikuti oleh 552 Sekda dan 552 Kepala Bappeda se-Indonesia.
Menurut Dr. Rizal Marsaoly, momentum pertemuan nasional ini sangat penting dan strategis.
“Selain retret, ada juga Rapat Koordinasi. Pemerintah Kota Ternate telah mempersiapkan 27 usulan kepada Pemerintah Pusat yang akan disampaikan melalui berbagai kementerian dan lembaga,” ujarnya saat diwawancarai sejumlah media, Kamis (23/10/2025).
Rizal menjelaskan bahwa usulan ini lahir sebagai respons atas pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD), yang menyebabkan daerah kesulitan membiayai sejumlah program prioritas yang telah masuk dalam dokumen perencanaan anggaran.
“Sesuai petunjuk, ada sejumlah usulan dalam KUA-PPAS APBD yang sudah disampaikan ke DPRD, tetapi tidak dapat dibiayai karena adanya pengurangan TKD. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat meminta semua Sekda datang membawa data dan usulan yang konkret,” jelasnya.
Ke-27 usulan yang disiapkan Pemkot Ternate dinilai sangat mendesak (urgent) dan membutuhkan anggaran yang besar. Rencananya, usulan ini akan disampaikan secara langsung kepada sejumlah menteri, di antaranya, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Ketenagakerjaan
“Usulan-usulan ini sudah dimasukkan ke dalam KUA-PPAS APBD 2026, namun kami pastikan tidak bisa dibiayai dalam penyusunan Rancangan APBD 2026 yang akan disampaikan Bapak Wali Kota ke DPRD pada 3 November 2025 mendatang,” tegas Rizal.
Selain menjadi ajang advokasi anggaran, retret ini juga dinilai sebagai kesempatan berharga untuk mendapatkan informasi dan penjelasan langsung mengenai kebijakan-kebijakan pusat.
Rizal menyebutkan beberapa materi yang akan diterima, di antaranya Tata Kelola Pemerintahan, Kebijakan Keuangan Negara, Program Penyediaan 3 Juta Rumah, Kebijakan Lingkungan Hidup dan Persampahan, serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate, saya berharap bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi langsung dari para menteri. Ini penting untuk memastikan perencanaan pembangunan kita selaras dengan kebijakan nasional,” pungkas Rizal. (Tim)
