TERNATE, GO RMC.ID–Pemerintah Kota Ternate menegaskan komitmennya dalam penanganan bencana gempa bumi yang melanda wilayah Maluku Utara dengan bergerak cepat sejak hari pertama kejadian.
Hal ini disampaikan Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2026 yang digelar di Ruang VIP Pemda Bandara Sultan Babullah Ternate, Minggu (5/4/2026).
Rakor tersebut dipimpin oleh jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dan dihadiri unsur pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Maluku Utara, baik secara langsung maupun virtual.
Dalam paparannya, Tauhid menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ternate tidak menunggu rapat koordinasi untuk bertindak, melainkan langsung melakukan langkah-langkah penanganan sejak awal bencana terjadi.
“Sejak hari pertama kejadian, kami langsung melakukan pemantauan dan koordinasi di lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat, termasuk kemungkinan korban dan kerusakan. Bantuan dan personel juga langsung kami kirim ke Batang Dua,” tegasnya.
Ia mengakui, gempa yang terjadi menimbulkan trauma di tengah masyarakat. Namun, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi melalui langkah cepat dan terukur.
Pemkot Ternate juga telah menetapkan status tanggap darurat selama 7 hingga 14 hari sebagai dasar percepatan penanganan, sekaligus membuka ruang dukungan dari BNPB dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, terutama dalam pemenuhan logistik dan pemulihan infrastruktur.
Tauhid menambahkan, dampak gempa tidak hanya dirasakan di Kecamatan Batang Dua, tetapi juga di sejumlah wilayah Kota Ternate, meskipun dengan tingkat kerusakan yang relatif lebih ringan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menegaskan pentingnya konsolidasi lintas daerah dalam mempercepat mobilisasi bantuan ke wilayah terdampak.
“Dalam rapat tadi ditekankan bahwa konsolidasi antar daerah harus diperkuat, terutama untuk memastikan bantuan dapat segera dimobilisasi ke wilayah terdampak,” ujarnya usai rakor.
Menurutnya, Pemkot Ternate telah lebih dulu mengambil langkah cepat dengan menugaskan tim ke Pulau Batang Dua serta melakukan pemantauan di sejumlah wilayah terdampak di dalam kota.
Selain itu, Wali Kota juga telah meninjau langsung rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan di beberapa wilayah seperti Marikurubu, Gambesi, dan Mangga Dua.
Pada tahap awal, seluruh bantuan logistik telah didistribusikan ke posko-posko pengungsian. Pemerintah kini fokus menjaga keberlanjutan pasokan logistik melalui mobilisasi bantuan tahap berikutnya dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Basarnas dan BNPB.
“Seluruh bantuan tahap pertama sudah kami distribusikan. Saat ini yang terpenting adalah menjaga keberlanjutan stok logistik bagi masyarakat terdampak,” jelas Rizal.
Data sementara mencatat jumlah pengungsi di Pulau Mayau dan Pulau Tifure mencapai sekitar 900 hingga 1.000 jiwa. Penanganan dilakukan melalui sistem posko terpusat dengan dapur umum mandiri di masing-masing titik.
Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pendataan kerusakan infrastruktur. Hingga saat ini, tercatat sekitar 233 unit bangunan terdampak, meliputi rumah warga, fasilitas pendidikan, perkantoran, hingga rumah ibadah. Tiga rumah ibadah dilaporkan mengalami kerusakan berat, terutama di wilayah Mayau dan Lelewi.
Pemkot Ternate juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait langkah pemulihan pasca bencana, termasuk kemungkinan prioritas program perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga terdampak, khususnya di wilayah Batang Dua. (Tim)
