Pulau Moti, Kota Ternate, Maluku Utara
TERNATE, GO RMC.ID-Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate kembali menuai kritik terkait usulan program Inpres Jalan Daerah (IJD) Kementerian PUPR melalui BPJN Maluku Utara.
Pasalnya, Pemkot disebut hanya mengusulkan peningkatan jalan dalam wilayah Kota Ternate, sementara Kecamatan Moti yang juga sangat membutuhkan peningkatan infrastruktur justru tidak masuk dalam daftar prioritas.
Kritik tersebut disampaikan oleh Tokoh Mudasir Moti Mudasir Ishak, yang menilai keputusan Pemkot tidak mencerminkan pemerataan pembangunan.
Menurutnya, kondisi jalan di Moti masih memprihatinkan dan memerlukan intervensi pemerintah pusat agar mobilitas masyarakat tidak terus terganggu.
“Pemkot seakan hanya fokus pada perbaikan jalan dalam kota. Padahal, warga di Moti juga membutuhkan akses jalan yang layak. Mengapa usulan IJD tidak menyentuh daerah kepulauan?” tegas Mudasir, Jumat (16/1/2026).
Ia menambahkan, minimnya perhatian terhadap infrastruktur di wilayah terluar seperti Moti dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Jalan yang rusak, kata Mudasir, berdampak pada biaya logistik, akses layanan publik, serta aktivitas perdagangan.
“Kalau jalan di Moti dibiarkan begitu saja, masyarakat akan terus dirugikan. Harusnya Pemkot memasukkan peningkatan jalan Moti dalam usulan IJD agar bisa mendapatkan dukungan anggaran dari Kementerian PUPR,” lanjutnya.
Mudasir juga berharap Pemkot Ternate melakukan evaluasi dan memperluas cakupan usulan ke pemerintah pusat pada tahap perencanaan berikutnya.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan infrastruktur harus merata dan tidak hanya terpusat di Pulau Ternate. (Tim)
