Anggota DPD RI, Hasby Yusuf Dapil Maluku Utara
JAKARTA, GO RMC.ID-Penangkapan seorang warga negara Cina yang diduga hendak menyelundupkan mineral ilegal melalui Bandara Khusus Weda Bay, awal pekan lalu, kembali membuka tabir lemahnya kontrol negara di kawasan industri nikel.
Insiden itu muncul hanya sepekan setelah Satgas Terpadu ditempatkan di fasilitas milik PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah.
Bagi Anggota DPD RI, Hasby Yusuf, kejadian tersebut bukan anomali, melainkan gejala dari persoalan tata kelola yang sudah lama ia soroti.
“Presiden harus mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) IWIP,” kata Hasby, Senin (8/12/2025).
Menurutnya, status Proyek Strategis Nasional yang melekat pada IWIP justru menciptakan “zona kedap pengawasan” yang menyulitkan negara mengontrol lalu lintas barang bernilai tinggi.
Sejak 2019, bandara IWIP beroperasi sepenuhnya di bawah kendali perusahaan. Pemerintah daerah dan provinsi nyaris tidak memiliki akses memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Fakta bahwa Satgas yang baru ditempatkan pada 29 November langsung menemukan upaya penyelundupan memperkuat dugaan adanya lubang besar dalam pengelolaan fasilitas strategis itu.
“Kalau baru seminggu saja sudah ketahuan, apa yang terjadi selama enam tahun sebelumnya?” ujar Hasby.
Dalam ekspansi industri pengolahan nikel, pemerintah kerap menjadikan status PSN sebagai dalih percepatan investasi.
Namun, bagi Hasby, kebijakan itu tak boleh mengorbankan fungsi kontrol negara, terutama terhadap bandara dan pelabuhan khusus yang menjadi pintu keluar mineral kritis.
Ia meminta audit menyeluruh atas seluruh fasilitas khusus di kawasan industri nikel, termasuk mekanisme pengawasan internal dan eksternal.
Sebagai Sekretaris Majelis Wilayah KAHMI Maluku Utara, Hasby melihat pola serupa pada sejumlah kawasan industri lain.
Ia menyebut IWIP dan kawasan industri IMIP di Morowali sebagai contoh fasilitas strategis yang beroperasi dengan keterlibatan minim pemerintah daerah.
“Ketika akses ditutup, ruang penyimpangan membesar,” katanya.
Hasby menilai insiden penyelundupan serbuk nikel tersebut harus menjadi alarm bagi Presiden Prabowo untuk meninjau ulang status PSN IWIP.
Koreksi kebijakan, kata dia, penting agar kekayaan alam Maluku Utara tidak terus mengalir tanpa kendali ke jaringan korporasi, terutama yang memiliki hubungan dengan modal asing.
“Daerah harus memperoleh manfaat, bukan sekadar menjadi penonton,” ujarnya.
Hasby memastikan DPD RI akan mengawal kasus tersebut hingga ke tingkat kebijakan nasional.
Ia mendorong pemerintah mencabut status khusus bandara dan pelabuhan yang kini sepenuhnya dikelola perusahaan.
“Negara tidak boleh kehilangan kontrol atas fasilitas strategis,” tuturnya. (Rey)
