TERNATE,GO RMC.ID-Kinerja ekspor Maluku Utara kembali memperlihatkan ketimpangan kontribusi antarwilayah. Berdasarkan data komposisi ekspor, wilayah Halmahera mendominasi hingga 75,92 persen, meninggalkan daerah-daerah lain dengan kontribusi yang sangat kecil.
Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari Kota Ternate sebesar 15,88 persen, disusul Kabupaten Kepulauan Sula 3,53 persen, Pulau Taliabu 2,20 persen, dan Morotai 2,12 persen.
Dominasi Halmahera tak lepas dari aktivitas industri pengolahan dan hilirisasi yang terpusat di kawasan industri strategis seperti Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
Dengan keberadaan sejumlah perusahaan tambang dan smelter, ekspor dari wilayah ini menjadi penopang utama perekonomian provinsi.
Sementara itu, Ternate sebagai pusat perdagangan dan jasa hanya menyumbang 15,88 persen. Meski memiliki pelabuhan dan akses logistik yang lebih baik, kontribusi ekspor Ternate lebih banyak berasal dari aktivitas distribusi barang dan perdagangan produk jadi.
Adapun Morotai dan Taliabu yang sebenarnya memiliki potensi besar di sektor perikanan dan kelautan justru masih mencatat kontribusi ekspor di bawah 3 persen.
Minimnya fasilitas ekspor langsung, terbatasnya sarana pendukung logistik, serta kurangnya pendampingan teknis bagi pelaku usaha menjadi kendala utama.
Kepulauan Sula dengan kontribusi 3,53 persen menunjukkan adanya geliat yang mulai tumbuh, namun belum mampu menyaingi dominasi Halmahera.
Pengamat Ekonomi Maluku Utara, Mukhtar Adam, menilai ketimpangan kontribusi ekspor tersebut merupakan sinyal bahwa pembangunan ekonomi di Maluku Utara masih belum merata.
“Data ini menunjukkan bahwa ekspor Maluku Utara masih sangat bertumpu pada Halmahera. Daerah lain tidak tumbuh karena tidak mendapat dukungan kebijakan yang proporsional, baik dari sisi infrastruktur, logistik, maupun pendampingan pelaku usaha,” ungkap Mukhtar.
Menurutnya, ekspor non-tambang dari wilayah seperti Morotai, Taliabu, Sula, bahkan Ternate sebenarnya bisa berkembang jauh lebih besar jika pemerintah daerah menyediakan fasilitas ekspor langsung dan memperkuat akses pasar.
“Pelaku UMKM di daerah-daerah itu pada dasarnya mampu, tetapi mereka belum punya ekosistem yang mendukung. Tanpa intervensi kebijakan yang jelas, angka kontribusi ekspor daerah selain Halmahera akan terus stagnan,” tegasnya.
Mukhtar juga menilai bahwa ketertinggalan kontribusi ekspor di beberapa kabupaten/kota dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antarwilayah.
“Kita butuh strategi pemerataan. Tidak boleh ekspor hanya berputar di kawasan industri. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mendorong percepatan ekspor langsung agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif,” kata Mukhtar. (Tim)
