Kegiatan Rakor Kepala Daerah Se-Maluku Utara di Said Bela Hotel, Kamis (17/12)
TERNATE, GO RMC.ID-Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman melontarkan kritik terbuka kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly, dalam forum Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Maluku Utara di Said Bela Hotel, Kamis (17/12/2025).
Kritikan tersebut menyoroti minimnya kunjungan kerja Gubernur ke pemerintah kabupaten/kota, khususnya ke Pemerintah Kota Ternate.
Sejak dilantik, Gubernur Sherly disebut belum pernah melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Ternate, meski berdomisili di daerah tersebut.
Menurut Wali Kota, keberhasilan Pemerintah Provinsi sangat ditentukan oleh kinerja dan keberhasilan pemerintah kabupaten/kota.
“Keberhasilan Pemerintah Provinsi itu ditentukan oleh keberhasilan kabupaten/kota. Kita tidak sedang berada dalam konteks stigma atau pencitraan. Kita bekerja semata-mata untuk melayani masyarakat Maluku Utara,” tegas Wali Kota.
Ia menekankan pentingnya membangun legacy bersama, bukan legacy personal. Pembangunan, menurutnya, harus berorientasi pada kerja kolektif antara Gubernur, bupati, dan wali kota.
“Legacy itu bukan legacy saya, tapi legacy kita. Kami itu siapa? Kami Gubernur, kami Wali Kota, kami Bupati. Kalau legacy dipahami sebagai legacy pribadi, yang dikejar itu apa? Citra,” ujarnya.
Wali Kota meminta Gubernur menjadwalkan kunjungan kerja ke seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara, usulan yang disepakati oleh para bupati dan wali kota dalam Rakor.
“Minimal ada waktu untuk kunjungan ke setiap daerah. Saya tidak mau bertemu Ibu di Ternate, karena Ternate bukan Ibukota Provinsi, saya mau bertemu di Gosale di Sofifi, Karena ibu kota provinsi ada di sana,” katanya.
Koordinasi yang dinilai lemah juga disinggung, terutama karena sejumlah kegiatan Pemerintah Provinsi di Kota Ternate kerap tidak diketahui pemerintah kota.
“Kadang saya tahu kegiatan itu justru dari media, dari berita atau TikTok. Padahal koordinasi itu sederhana, tapi paling sulit dilakukan,” ungkapnya.
Wali Kota menegaskan bahwa pemerintahan di Maluku Utara dibangun atas semangat spirit de corps, di mana pemerintah kabupaten/kota juga merupakan bagian dari pemerintahan provinsi.
Pentingnya memahami batas antara wilayah jabatan dan wilayah kerja juga ditekankan.
“Saat ibu turun ke Sulamadaha, itu wilayah jabatan. Ketika Ibu masuk ke kantor lurah, itu bukan wilayah kerja Ibu. Ini harus dipahami agar sinergi bisa terbangun dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” ujarnya.
Koordinasi lintas OPD antara provinsi dan kabupaten/kota dinilai perlu diperkuat, termasuk program strategis seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
“Jangan sampai tiba-tiba ada kegiatan di wilayah kami, tapi kepala daerah tidak tahu. Minimal OPD Provinsi berkoordinasi dengan OPD kabupaten/kota,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Wali Kota menegaskan kritik tersebut disampaikan demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya menjelang 2026.
“Ini penting untuk menjaga marwah pemerintahan. Kita ini satu badan, satu tubuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia saling menguatkan,” pungkasnya. (Tim)
