TERNATE,GO RMC.ID-Provinsi Maluku Utara kembali mencatatkan rekor sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 39,10 persen pada triwulan III tahun 2025. Namun di balik capaian itu, muncul pertanyaan besar, mengapa rakyat Maluku Utara justru tidak merasakan dampaknya?
Pengamat ekonomi Universitas Khairun, Dr. Mukhtar Adam, menyebut pertumbuhan tersebut semu dan timpang, karena hanya ditopang oleh aktivitas korporasi tambang besar, bukan sektor ekonomi rakyat.
“Angka 39 persen itu bukan pertumbuhan rakyat Maluku Utara. Itu pertumbuhan korporasi tambang yang dikuasai investor asing, terutama dari Cina,” tegas Mukhtar Adam, Kamis (6/11).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Maluku Utara menembus Rp 152,88 triliun atau setara US$9,16 miliar, meningkat tajam hingga 146,14 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, sektor pertanian hanya tumbuh 0,17 persen, sementara konsumsi rumah tangga naik tipis 1,82 persen.
Artinya, ekonomi daerah tumbuh karena ekspor mineral mentah dan setengah jadi seperti ferronikel dan MHP, bukan karena peningkatan daya beli masyarakat.
“Kita ini memperkokoh ekonomi Cina. Hasil bumi Maluku Utara dikirim keluar, tapi rakyat di sini tetap miskin,” ujarnya.
Masuknya investasi baru senilai Rp 15 triliun di sektor pertambangan membuat industri pengolahan tumbuh 22,73 persen dan pertambangan naik 13,57 persen. Namun, menurut Mukhtar, geliat investasi ini dibayar mahal oleh rakyat kecil.
“Tanah-tanah Halmahera digali, hutan dibabat habis. Pulau Gebe, Obi, dan pulau-pulau kecil jadi target eksploitasi besar-besaran. Rakyat kehilangan lahan, lingkungan rusak, dan korporasi yang untung,” kata Mukhtar.
BPS juga melaporkan pengeluaran pemerintah turun 5,65 persen dan konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT) minus 3,14 persen. Kondisi ini diperparah oleh realisasi anggaran PPPK dan tunjangan profesi guru yang baru terserap 7 persen hingga November.
Guru belum dapat tunjangan, tenaga kesehatan belum dibayar, konsumsi rakyat otomatis tertekan. Maka, meskipun ekonomi tumbuh, kesejahteraan justru menurun,” jelasnya.
Mukhtar menilai, fenomena pertumbuhan tinggi tanpa pemerataan ini menandakan kegagalan kebijakan hilirisasi di tingkat daerah.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu segera mengubah arah pembangunan agar tidak hanya menjadi “penonton” di tengah maraknya investasi tambang asing.
“Kalau ini terus dibiarkan, Maluku Utara hanya jadi ladang eksploitasi. Ekonominya tumbuh, tapi rakyatnya tetap miskin,” pungkasnya. (Tim)
