TERNATE, GO RMC.ID-Sekretaris Daerah Kota Ternate, H. Rizal Marsaoly, memimpin apel pagi Program Rabu Menyapa di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Ternate, Rabu (14/1/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Sekda secara simbolis menyerahkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dan paket sembako kepada warga penerima manfaat.
Data yang diterima Terbitmalut.com menyebutkan terdapat 10 unit RTLH yang dianggarkan pada tahun 2025.
Namun secara simbolis, penyerahan diberikan kepada tiga warga sebagai perwakilan penerima, yakni Ali Umar dari Kelurahan Maliaro, Misna Saleh dari Kelurahan Rua, dan Masnia Ahmad dari Kelurahan Sasa. Selain bantuan rumah, ketiganya juga menerima bantuan sembako.
Apel pagi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Disperkimtan, Tonny S Pontoh, Sekretaris Disperkimtan Yusup Djamal, para pejabat struktural, serta pegawai di lingkungan Disperkimtan.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi para pegawai agar program-program Disperkimtan dapat berjalan lebih efektif, khususnya memasuki tahun anggaran 2026.
“Harus bersinergi dan berkolaborasi agar pelaksanaan program kegiatan di Disperkimtan bisa berjalan lebih maksimal di tahun 2026,” ujar Rizal.
Rizal juga mengingatkan bahwa 20 Februari 2026 menandai satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
Ia menekankan bahwa implementasi RPJMD sudah berjalan, dan sejumlah kebijakan strategis di dalamnya berada dalam lingkup tugas Disperkimtan.
“Saya berharap spirit pak wali dan wakil dalam mewujudkan janji politik mereka saat kampanye bisa terselesaikan melalui program kegiatan yang melekat di Disperkimtan,” tambahnya.
Selain mempercepat program RTLH, Rizal menyoroti penyelesaian kawasan kumuh di Kota Ternate.
Sekda meminta agar kawasan yang masih tergolong kumuh diprioritaskan penyelesaiannya, dan kawasan berpotensi kumuh dapat segera dimitigasi.
“Ini bagian dari penegasan kepada Disperkimtan agar mewujudkan sejumlah program kegiatan yang menjadi visi misi wali kota dan wakil,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Sekda meminta Disperkimtan mempercepat proses verifikasi dan validasi aset pertanahan milik pemerintah yang belum memiliki alas hak, agar seluruh aset dapat diterbitkan sertifikat resminya.
Hal ini juga berkaitan dengan delapan area intervensi KPK, di mana Pemkot Ternate berhasil menjadi peringkat pertama dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK 2025.
Ia menargetkan capaian yang lebih tinggi pada MCSP 2026, khususnya pada area pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Disperkimtan.
“Permasalahan aset kepemilikan harus punya progres baik untuk 2026. Saat LKPJ akhir tahun disampaikan ke DPRD, saya mau lihat progresnya, terutama pengamanan aset milik daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disperkimtan Kota Ternate, Tonny S Pontoh, menjelaskan bahwa 10 unit RTLH yang dianggarkan tahun 2025 telah selesai dikerjakan pada Desember 2025. Bantuan tersebut tersebar di sejumlah kelurahan, yakni Rua (1 unit), Kastela (2 unit), Sasa (1 unit), Makassar Timur (1 unit), Salero (1 unit), Tafure (2 unit), dan Tobololo (1 unit).
Tonny merinci total anggaran RTLH berjumlah Rp 240 juta, dengan alokasi Rp 24 juta per unit. Dari jumlah tersebut, Rp 21 juta digunakan untuk bahan bangunan dan Rp 3 juta untuk upah tukang. (Tim)
