Pencitraan pada awalnya adalah sarana komunikasi politik. Ia membantu pemimpin menjelaskan kebijakan dan mendekatkan diri dengan warga.
Namun ketika pencitraan berubah menjadi senjata publik, demokrasi lokal mulai bergerak dari ruang kebijakan ke panggung pertunjukan.
George Orwell dalam 1984 dan Politics and the English Language menegaskan bahwa kekuasaan bekerja paling efektif ketika mampu mengendalikan bahasa dan persepsi realitas.
Dalam konteks kepemimpinan lokal, pencitraan berfungsi sebagai bahasa kekuasaan baru. Di mana pemimpin terlihat bekerja karena kamera terus menyala, bukan karena masalah benar-benar terselesaikan.
Noam Chomsky melalui Manufacturing Consent menjelaskan bagaimana persetujuan publik dapat direkayasa lewat pengulangan narasi positif.
Di tingkat daerah, mekanisme ini tampak jelas melalui buzzer, konten media sosial, dan pemberitaan yang seragam. Kritik terhadap kebijakan kalah oleh banjir citra kepedulian. Persetujuan bukan lahir dari evaluasi rasional, melainkan dari kelelahan publik menghadapi narasi tunggal.
Hannah Arendt dalam The Origins of Totalitarianism dan Truth and Politics mengingatkan bahwa kebohongan politik paling berbahaya adalah yang dinormalisasi. Ketika pencitraan menjadi rutinitas, publik berhenti bertanya apakah pelayanan publik membaik. Yang penting adalah kesan bahwa pemimpin hadir, turun langsung, dan peduli. Meski hasilnya nihil.
Michel Foucault, khususnya dalam Power/Knowledge, membantu kita memahami bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui larangan, melainkan melalui wacana.
Pencitraan menjadi alat disiplin. Kritik tidak dibungkam secara langsung, tetapi dilemahkan dengan stigma, dianggap tidak konstruktif, tidak mendukung pembangunan, atau anti-pemerintah daerah.
Antonio Gramsci dalam Selections from the Prison Notebooks menyebut kondisi ini sebagai hegemoni. Kepentingan penguasa disamarkan sebagai kepentingan bersama. Pencitraan menciptakan kesan harmoni antara pemimpin dan rakyat, sehingga kritik struktural tampak sebagai ancaman terhadap stabilitas, bukan bagian dari demokrasi.
Edward Bernays dalam Propaganda secara gamblang menjelaskan bagaimana opini publik dapat diarahkan melalui manipulasi emosi dan simbol.
Pencitraan kepemimpinan bekerja tepat di wilayah ini, empati ditampilkan, kesederhanaan dipentaskan, kedekatan dirayakan. Publik diajak merasa dekat, bukan memahami proses pengambilan keputusan.
Guy Debord dalam The Society of the Spectacle menyebut masyarakat modern sebagai masyarakat tontonan. Dalam politik lokal, kepemimpinan berubah menjadi konten. Pemimpin menjadi figur viral, kebijakan menjadi latar, dan rakyat menjadi penonton. Yang terlihat dianggap nyata, yang tak terlihat seperti anggaran, proses, dan dampak dianggap tidak penting.
Masalah utama bukan pada pencitraan itu sendiri, melainkan ketika pencitraan dipersenjatai digunakan untuk menyerang kritik, menutup kegagalan, dan mempertahankan monopoli narasi.
Ketika buzzer bekerja lebih cepat daripada kebijakan, dan citra lebih kuat daripada data, demokrasi lokal berubah menjadi simulasi. Kepemimpinan yang sehat tidak anti pencitraan, tetapi menolak menjadikannya fondasi utama.
Pemimpin yang benar-benar kuat tidak takut citranya runtuh oleh kritik, karena ia bertumpu pada kerja nyata, transparansi, dan keberanian diuji.
Sebab ketika pencitraan dijadikan senjata publik, yang paling terluka bukan lawan politik, melainkan kepercayaan warga terhadap makna kepemimpinan itu sendiri. (**)
Opini Redaksi
