Hasby Yusuf, Anggota DPD RI, Asal Maluku Utara
JAKARTA, GO RMC.ID-Sorotan tajam kembali mengarah ke PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) setelah Anggota DPD RI dapil Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyebut fasilitas khusus bandara dan pelabuhan milik perusahaan itu berpotensi menjadi pintu masuk tenaga kerja asing (TKA) ilegal, khususnya dari China.
Menurut Hasby, dua fasilitas vital yang selama ini berada di bawah kendali penuh perusahaan telah menciptakan ruang gelap dalam pengawasan negara. Ia menilai pemerintah pusat dan daerah seolah tak memiliki kekuatan untuk mengawasi arus keluar-masuk manusia maupun barang.
“Saya melihat fasilitas khusus ini bisa jadi pintu masuk para tenaga kerja asing China tanpa proses terbuka dan transparan. Ini jelas merugikan negara dan daerah,” ujar Hasby Yusuf kepada GO RMC.ID, Kamis (4/12).
Hasby juga memperingatkan potensi penyalahgunaan Pelabuhan Laut IWIP untuk manipulasi ekspor maupun pengiriman barang ilegal.
Ia menegaskan bahwa data jumlah dan nilai ekspor nikel wajib diakses oleh pemerintah, bukan hanya perusahaan.
“Banyak pendapatan daerah hilang karena kebijakan fasilitas khusus yang memberi kesan seolah PT IWIP memiliki otoritas di atas negara,” tegasnya.
Dalam berbagai rapat kerja bersama BPJPH, BNN, Kementerian Ketenagakerjaan hingga BPOM, Hasby mengaku selalu menegaskan bahwa fasilitas khusus bandara dan pelabuhan harus dihentikan.
Ia menyebut pengawasan halal, potensi penyelundupan narkoba, hingga arus TKA semuanya menjadi rentan karena pemerintah tidak memiliki kendali penuh.
Hasby menyoroti pula terbatasnya akses pemerintah daerah Maluku Utara dan Halmahera Tengah ke kawasan industri tersebut.
Menurutnya, alasan “fasilitas khusus” kerap digunakan untuk membatasi fungsi pengawasan.
“Jangan anggap pemerintah daerah tak punya kewenangan hanya karena perusahaan merasa didukung pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia pun mendesak pemerintah segera mencabut izin fasilitas khusus bandara dan pelabuhan PT IWIP, dan memberikan akses penuh bagi pemerintah daerah untuk mengawasi seluruh aspek kegiatan perusahaan mulai dari lingkungan hidup, ketenagakerjaan, hingga arus barang. (Tim)
