Rusdy Yusuf, Ketua Harian DPP KNPI Pusat
JAKARTA,GO RMC.ID-Ketua Harian DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rusdi Yusuf, mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, untuk mengambil langkah tegas melakukan perombakan total terhadap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Desakan ini disampaikan menyusul rendahnya nilai pemantauan integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai menjadi sinyal bahaya bagi tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan nilai Monitoring, Controlling, Surveillance, and Prevention (MCSP) KPK untuk Maluku Utara yang masih berada di bawah lima puluh persen,
Rusdi menilai hal tersebut mengindikasikan sistem birokrasi yang belum bersih pasca operasi tangkap tangan terhadap mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba.
“Akar masalahnya karena seluruh kepala OPD masih orang lama, peninggalan era almarhum AGK. Mereka berusaha keras mempertahankan jabatan, bahkan dengan melakukan lobi melalui partai politik dan ormas,” ungkap Rusdi Yusuf kepada media ini, Jumat (31/10).
Rusdi menegaskan bahwa rendahnya skor MCSP bukanlah kelalaian teknis semata, melainkan sebuah kesengajaan dari oknum kepala OPD untuk menutupi penyimpangan dengan tidak menginput sejumlah administrasi pemerintahan ke dalam sistem KPK.
Hal ini, menurutnya, memperlemah pengawasan publik dan menunjukkan masih kuatnya kultur koruptif serta ketidaktransparanan.
Dalam desakannya, KNPI meminta Gubernur Sherly untuk segera melakukan perombakan total pimpinan OPD dengan berpedoman pada data dari KPK, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian Daerah setempat, termasuk terhadap mereka yang berstatus saksi atau calon tersangka.
Langkah strategis lainnya yang didorong adalah memastikan pengembalian seluruh kerugian keuangan negara dan daerah yang timbul dari kasus korupsi masa lalu.
Tidak kalah penting, KNPI juga mendesak penerapan sistem fit and proper test yang objektif bagi calon pejabat eselon dengan melibatkan lembaga independen seperti universitas, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan psikolog profesional, tanpa campur tangan pejabat internal.
“Desakan ini bukan serangan politik, tapi dukungan moral agar pemerintahan Sherly Tjoanda bersih, kuat, dan bebas dari gurita korupsi lama. Jika kondisi ini dibiarkan, Gubernur Sherly akan mengulangi kesalahan yang sama dan merusak citra reformasi birokrasi yang sedang dibangun,” tutup Rusdi Yusuf. (Red)
